Banggar DPRD Kepri Bahas LPP APBD 2024 Bersama TAPD, Aman: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Prioritas
Tanjungpinang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas realisasi anggaran daerah sepanjang tahun berjalan, termasuk capaian kinerja dan serapan anggaran di berbagai sektor.
Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD dari berbagai komisi, termasuk Aman, S.Pd., M.M. dari Komisi IV DPRD Kepri yang turut memberikan pandangan strategis terkait pentingnya penyusunan laporan yang detail, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aman menegaskan bahwa LPP APBD bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana pemerintah provinsi menjalankan program dan kebijakan yang telah disepakati bersama legislatif.
“Laporan pertanggungjawaban ini harus disusun secara transparan, akurat, dan mudah dipahami publik. Anggaran adalah amanah rakyat, sehingga setiap rupiah penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Aman.
Dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas secara rinci postur anggaran, mulai dari pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan. Beberapa catatan evaluasi muncul, di antaranya perlunya peningkatan efektivitas program prioritas, pengendalian belanja yang lebih ketat, serta perbaikan tata kelola aset daerah.
Aman juga menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi deviasi yang signifikan.
“Kita ingin setiap program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan sekadar laporan angka, tapi juga evaluasi dampak nyata di lapangan,” tambahnya.
Banggar DPRD Kepri berkomitmen mengawal proses pembahasan LPP APBD 2024 ini hingga tuntas, sehingga dokumen pertanggungjawaban yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga menjamin akuntabilitas publik.
